JPPI Usulkan Daerah Koordinasikan Rantai Pasok MBG

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan program Makan Bergizi Gratis (

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam pemenuhan bahan pangan. Usulan ini menempatkan MBG bukan semata sebagai program penyediaan makanan bergizi, melainkan juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Melalui pengelolaan rantai pasok yang terarah, kebutuhan ikan, beras, telur, sayuran, dan komoditas pangan lain dapat dipenuhi oleh petani, peternak, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah pelaksanaan program.

Anggaran MBG Perlu Menggerakkan Ekonomi Lokal

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai pelibatan pelaku usaha setempat penting agar perputaran anggaran MBG tidak terkonsentrasi pada pemasok besar dari luar daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan sumber daya pangan yang telah tersedia di masyarakat menjadi prioritas dalam pengadaan bahan baku program tersebut.

Dalam praktiknya, tiap daerah memiliki karakter produksi yang berbeda. Wilayah dengan banyak peternak ayam, misalnya, dapat memprioritaskan pembelian telur dan daging ayam dari peternak lokal. Daerah yang memiliki pembudidaya ikan lele, petani sayuran, maupun petani beras juga dapat memasukkan hasil produksi tersebut ke dalam rantai pasok MBG. Pendekatan ini berpotensi membuka pasar yang lebih pasti bagi produsen pangan setempat sekaligus menjaga uang belanja program tetap beredar di daerah.

“Jadi tidak hanya menguntungkan pengusaha pengusaha kelas kakap saja. Supplier ayam, supplier beras, supplier segala macam itu mestinya sumber daya yang Ada di masyarakat situ, apa yang ada di lokal,” kata Ubaid dalam Podcast Jurnalist and Content Creator (JCCNetwork), Jakarta, Senin (12/10/2026).

Pemetaan Pasokan Menjadi Fondasi Pelaksanaan

Pelibatan pemerintah daerah, menurut JPPI, perlu dimulai dari pemetaan kebutuhan dan kapasitas produksi pangan secara berkala. Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan ikan, beras, telur, sayuran, dan komoditas lainnya dalam periode tertentu. Dengan data kebutuhan yang jelas, pemerintah daerah dapat mempertemukan kapasitas petani, peternak, dan UMKM dengan permintaan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Langkah ini penting karena kebutuhan pangan dalam program MBG berlangsung secara berkelanjutan. Tanpa perencanaan, pasokan berisiko lebih mudah didatangkan dari luar daerah meski produsen lokal sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Sebaliknya, apabila produksi lokal belum memadai, pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan usaha baru sesuai kebutuhan program.

Dalam konteks tersebut, MBG dapat menciptakan sinyal permintaan bagi sektor pangan daerah. Kebutuhan yang terukur memberi ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan produksi, memperluas kapasitas, atau membangun jenis usaha yang sebelumnya belum tersedia. Namun, manfaat tersebut bergantung pada koordinasi pengadaan yang terbuka dan kemampuan pemerintah daerah membaca potensi ekonomi wilayahnya.

Koordinasi SPPG Hindari Persaingan Pasokan

Ubaid juga menekankan perlunya koordinasi antarsatuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Pelaksanaan yang berjalan sendiri-sendiri berpotensi memunculkan persaingan antarpelaksana dalam memperoleh bahan pangan di wilayah yang sama. Kondisi ini dapat membuat pengelolaan pasokan tidak selaras dan menyulitkan pelaku usaha lokal dalam menyesuaikan produksi dengan kebutuhan program.

Risiko lainnya adalah bahan pangan justru dipenuhi dari luar daerah, padahal petani, peternak, dan UMKM setempat memiliki kapasitas memasoknya. Karena itu, pemerintah daerah dipandang perlu berperan sebagai penghubung yang mengoordinasikan kebutuhan SPPG, ketersediaan komoditas, serta peluang pengembangan usaha lokal.

“Maka pemerintah daerah itu bisa mendorong apa saja resource resource yang ada di daerah itu yang bisa dikembangkan dengan uang yang berputar di MBG ini,” jelas Ubaid.

Dampak MBG Tidak Hanya Diukur dari Menu

JPPI menegaskan keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi. Dampak program terhadap penciptaan kerja, pemberdayaan pengangguran, dan pertumbuhan industri pangan lokal juga perlu diperhatikan. Koordinasi yang baik berpotensi memperluas manfaat anggaran program hingga ke rantai produksi, distribusi, dan pengolahan pangan di daerah.

“Jadi menurut saya semua SPPG yang ada di daerah itu kalau diorkestrasi oleh pemerintah daerah bisa memberdayakan berapa pengangguran, bisa menciptakan berapa lapangan pekerjaan, bisa menumbuhkan industri industri yang baru,” imbuhnya.

Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar MBG memiliki dampak ganda: memenuhi kebutuhan pangan bergizi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Pemetaan produksi lokal, koordinasi SPPG, dan keberpihakan pada pelaku usaha setempat akan menentukan apakah perputaran anggaran MBG benar-benar menciptakan manfaat yang lebih luas di daerah.

Baca Juga


Sumber asli: ""Makan Bergizi Gratis" Indonesia" - Google Berita

Komentar