Pendapatan Negara Capai Rp2.341,5 Triliun pada September

JAKARTA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 menunjukkan penguatan pada sisi penerimaan maupun belanja. Pend

JAKARTA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 menunjukkan penguatan pada sisi penerimaan maupun belanja. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun, tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut penting karena menjadi indikator kapasitas pemerintah dalam membiayai program pembangunan, perlindungan sosial, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah risiko global yang masih membayangi.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan pendapatan negara hingga akhir September telah mencapai 74,2% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini. Dengan posisi waktu yang telah memasuki tiga perempat tahun anggaran, capaian tersebut dinilai sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Penerimaan Negara Dinilai Sesuai Jalur

Dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis, seperti dikutip AntaraNews, Suahasil menilai capaian penerimaan negara mencerminkan kondisi anggaran yang cukup baik. “Sampai dengan akhir September, kinerja anggaran kita cukup baik. Pendapatan negara telah terkumpul Rp2.341 triliun. Akhir September itu adalah tiga perempat tahun. Jadi kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74%, artinyaon track,” ujar Menkeu.

Pendapatan negara yang tumbuh 25,5% memberi ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi fiskal. Dalam konteks APBN, penerimaan yang kuat bukan hanya menentukan kemampuan pembiayaan belanja, tetapi juga memengaruhi tingkat kebutuhan pembiayaan defisit. Karena itu, realisasi hingga September menjadi perhatian pasar, pelaku usaha, dan masyarakat yang menilai keberlanjutan kebijakan ekonomi pemerintah.

Belanja APBN Akan Dipercepat

Dari sisi pengeluaran, pemerintah telah merealisasikan belanja sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu APBN. Nilai tersebut meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara yang lebih tinggi dari pendapatan membuat APBN tetap berada dalam posisi defisit, sesuai dengan rancangan anggaran pemerintah.

Suahasil menyatakan pemerintah akan mempercepat realisasi belanja pada November dan Desember 2026. Percepatan ini relevan untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat mengalir kembali ke masyarakat melalui berbagai program pemerintah. Di sisi ekonomi, penyerapan belanja pada akhir tahun juga berperan dalam menopang aktivitas domestik ketika konsumsi, investasi, dan kegiatan usaha membutuhkan dukungan permintaan.

Realisasi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit APBN sebesar Rp319 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun. “Memang APBN kita dari sejak awal didesain untuk defisit. Artinya, kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara,” kata Menkeu.

Kredibilitas Fiskal dan Ketahanan Ekonomi

Menurut Suahasil, defisit merupakan bagian dari desain APBN agar belanja negara dapat melampaui pendapatan yang dikumpulkan. Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya menjaga kredibilitas anggaran. “APBN akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang akan terus kredibel. Angka-angkanya kita jaga, sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat, namun juga belanjanya ada kembali lagi kepada masyarakat Indonesia,” ujar Suahasil.

Sejumlah indikator makroekonomi turut menjadi latar bagi pengelolaan APBN tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi tercatat 3,28% pada September, sedangkan Purchasing Managers' Index (PMI) berada di level 52,4. Neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus US$7,25 miliar selama Januari-Agustus 2026, sementara pertumbuhan kredit mencapai 13,7% pada Agustus dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Modal Masuk dan Risiko Global

Suahasil juga melaporkan arus modal masuk sebesar Rp131,1 triliun hingga 7 Oktober 2026. Aliran dana tersebut didukung investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Masuknya modal dapat mencerminkan minat investor terhadap instrumen domestik, sekaligus menjadi faktor yang perlu dijaga melalui stabilitas kebijakan ekonomi dan fiskal.

Meski ekonomi domestik menunjukkan ketahanan, konflik geopolitik dan kenaikan suku bunga global tetap berpotensi menambah tekanan terhadap kebijakan fiskal. Ke depan, tantangan pemerintah adalah mempercepat belanja secara efektif tanpa mengabaikan disiplin anggaran. Keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan, perlindungan masyarakat, dan kredibilitas APBN akan menentukan daya tahan ekonomi menghadapi gejolak yang dapat muncul di masa depan.

Baca Juga


Sumber asli: ""kebijakan ekonomi" OR APBN Indonesia" - Google Berita

Komentar