Suahasil Tegaskan Defisit APBN Tetap di Bawah 3%

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga kredibilitas fiskal melalui disiplin anggaran. Salah satu pen

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga kredibilitas fiskal melalui disiplin anggaran. Salah satu penegasan utamanya adalah mempertahankan defisit anggaran maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB) serta menjaga rasio utang pemerintah sebesar 60% terhadap PDB. Komitmen ini dinilai penting di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai agenda pembangunan nasional dan perhatian pelaku pasar terhadap keberlanjutan fiskal.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam pertemuan bilateral dengan Presiden World Bank Group Ajay Banga di Bangkok, Thailand, pada Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan lembaga internasional, sekaligus menyampaikan arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kredibilitas Fiskal Jadi Modal Utama

Dalam pertemuan itu, Suahasil menekankan bahwa kredibilitas merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Kepercayaan terhadap pengelolaan APBN akan memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam membiayai program pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mempertahankan keyakinan investor dan mitra internasional.

"Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3% serta rasio utang 60% terhadap produk domestik bruto (PDB)," ujar Suahasil.

Batas defisit dan rasio utang tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap menempatkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Di satu sisi, APBN dibutuhkan untuk mendukung agenda pembangunan. Di sisi lain, disiplin fiskal diperlukan agar pembiayaan negara tetap berkelanjutan dan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dapat dikelola.

Prioritas Pembangunan Pemerintahan Prabowo

Suahasil juga memaparkan arah kebijakan fiskal Indonesia untuk mendukung sejumlah prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, serta penguatan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pemerintah juga menempatkan hilirisasi sumber daya alam sebagai salah satu fokus pembangunan. Melalui pengolahan sumber daya di dalam negeri, pemerintah mendorong agar nilai tambah tidak berhenti pada tahap ekspor bahan mentah. Arah ini diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi domestik, memperkuat kapasitas industri, dan membuka lapangan kerja dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Selain itu, penciptaan pekerjaan menjadi unsur penting dalam agenda pembangunan. Kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga indikator anggaran, tetapi juga untuk mendukung transformasi ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Penguatan sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan UKM menjadi relevan karena berkaitan langsung dengan produktivitas serta ketahanan ekonomi nasional.

Pendalaman Keuangan dan Dukungan Bank Dunia

Di sektor keuangan, Suahasil menekankan perlunya pendekatan pembangunan yang terpadu. Pendalaman pasar keuangan dan peningkatan inklusi keuangan perlu berjalan seiring dengan stabilitas ekonomi. Pendekatan tersebut penting agar akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan dapat meningkat tanpa mengabaikan ketahanan sistem keuangan.

World Bank Group menyambut baik agenda pemerintah Indonesia. Lembaga tersebut menyatakan dukungan, termasuk melalui dukungan teknis untuk pendalaman pasar modal domestik. Dukungan ini dapat memperkuat upaya Indonesia memperluas sumber pembiayaan, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha, dalam mendukung kebutuhan investasi dan pembangunan.

World Bank Group juga mendukung agenda hilirisasi sumber daya alam Indonesia agar nilai tambah dari pengolahan sumber daya dapat dinikmati di dalam negeri. Kemitraan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan pembiayaan, tetapi juga penguatan kapasitas kebijakan dan dukungan teknis yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi Indonesia.

Menjaga Kepercayaan di Tengah Agenda Besar

Pertemuan Suahasil dengan Ajay Banga menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjalankan dua tujuan secara bersamaan: mempercepat pembangunan dan mempertahankan kehati-hatian fiskal. Komitmen terhadap defisit anggaran maksimal 3% dari PDB dan rasio utang 60% terhadap PDB menjadi pijakan untuk menjaga keyakinan publik, pasar, serta mitra internasional.

Ke depan, kredibilitas fiskal akan tetap menjadi faktor penting dalam pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan. Dengan menjaga disiplin APBN sekaligus memperkuat kerja sama strategis dengan lembaga internasional, pemerintah berharap agenda ketahanan pangan, energi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan UKM, dan hilirisasi dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.

Baca Juga


Sumber asli: ""kebijakan ekonomi" OR APBN Indonesia" - Google Berita

Komentar