80 Tahun ORI dan Perjalanan Kedaulatan Keuangan

Delapan dekade setelah Oeang Republik Indonesia (ORI) mulai beredar, makna kedaulatan keuangan Indonesia berkembang jauh melampaui penerbitan mata uang sen

Delapan dekade setelah Oeang Republik Indonesia (ORI) mulai beredar, makna kedaulatan keuangan Indonesia berkembang jauh melampaui penerbitan mata uang sendiri. Jika pada masa awal kemerdekaan ORI menjadi simbol kemampuan Republik Indonesia mengatur alat pembayaran yang sah, kini kedaulatan itu juga tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang menumbuhkan, melindungi, dan kredibel dipandang sebagai fondasi penting untuk menjaga kemandirian bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 menjadi momentum untuk meninjau kembali perjalanan tersebut. Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, kebutuhan untuk mengelola sumber daya, menjaga kepercayaan publik, membiayai pembangunan, dan memastikan manfaat keuangan negara menjangkau masyarakat tetap menjadi inti dari upaya memperkuat kedaulatan nasional.

ORI sebagai Penanda Kemerdekaan

Delapan puluh tahun lalu, Indonesia memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya pernyataan politik. Negara yang baru berdiri harus menunjukkan kemampuan mengelola urusan ekonomi dan keuangan secara mandiri. Salah satu langkah penting dalam proses itu ialah penerbitan ORI, yang mulai berlaku pada 30 Oktober 1946.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya memiliki perangkat kedaulatan negara yang tersedia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, masyarakat masih menggunakan beragam mata uang yang beredar, termasuk uang peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemerdekaan politik memerlukan dukungan institusi dan kebijakan ekonomi agar dapat berjalan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Di tengah situasi politik dan keamanan yang belum stabil, penerbitan ORI menjadi penanda penting bahwa Republik Indonesia memiliki kewenangan mengatur alat pembayaran yang sah di wilayahnya. Kehadiran mata uang sendiri bukan sekadar menjawab kebutuhan transaksi masyarakat. ORI juga membangun kepercayaan terhadap negara yang tengah memperjuangkan kedaulatannya.

Kedaulatan Melampaui Pengakuan Politik

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan kembali arti historis penerbitan ORI dalam upacara peringatan HORI ke-80 sekaligus Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, 30 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan kembali pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengenai arti mata uang nasional bagi sebuah negara.

“Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan negara,” demikian pesan Hatta yang disampaikan kembali dalam pidato tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan dari negara lain ataupun kemampuan mempertahankan wilayah. Kedaulatan juga berkaitan dengan kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri.

Makna tersebut tetap relevan ketika Indonesia memasuki era dengan tantangan ekonomi yang lebih kompleks. Pengelolaan keuangan negara kini berkaitan dengan kemampuan menjaga penerimaan negara, membiayai pembangunan, memperkuat daya tahan ekonomi, dan mengupayakan agar manfaat belanja negara dapat dirasakan hingga ke daerah.

APBN Kuat untuk Kepentingan Rakyat

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, peringatan Hari Oeang ke-80 menempatkan APBN sebagai instrumen penting dalam perjalanan kedaulatan keuangan Indonesia. APBN bukan hanya dokumen anggaran, melainkan sarana negara untuk menjalankan fungsi pembangunan dan perlindungan bagi masyarakat melalui pengelolaan uang rakyat.

Suahasil mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk kembali melihat tanggung jawab tersebut. “Bagi kita di Kementerian Keuangan, semangat perjuangan tersebut harus terus kita lanjutkan. Tanggung jawab kita adalah menjaga dan mengelola keuangan negara secara kredibel, profesional, dan berintegritas,” ujar Suahasil dalam upacara peringatan HORI ke-80.

Pesan itu menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan APBN menentukan kekuatan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pengelolaan yang kredibel, profesional, dan berintegritas diperlukan agar setiap rupiah uang rakyat dapat mendukung tujuan pembangunan sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Warisan ORI bagi Masa Depan

Perjalanan dari ORI hingga APBN memperlihatkan kesinambungan antara perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan tugas mengelola negara pada masa kini. ORI menjadi simbol awal kemandirian ekonomi, sedangkan APBN menjadi instrumen untuk menerjemahkan kedaulatan itu ke dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ke depan, semangat ORI mengingatkan bahwa kedaulatan keuangan harus terus dijaga melalui pengelolaan negara yang bertanggung jawab. Delapan puluh tahun setelah ORI berlaku, tantangan Indonesia bukan lagi menerbitkan mata uang di tengah perang, melainkan memastikan keuangan negara tetap kuat untuk membiayai pembangunan, melindungi rakyat, dan memperkokoh kemandirian bangsa.

Baca Juga


Sumber asli: ""kebijakan ekonomi" OR APBN Indonesia" - Google Berita

Komentar