Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai pembatasan biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) maksi
Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menilai pembatasan biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat berpotensi menjadi tantangan besar bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Persoalan tersebut terutama dirasakan oleh dapur dengan kapasitas menengah-kecil serta unit yang beroperasi di luar wilayah aglomerasi utama. Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) ini ditujukan untuk menjaga efisiensi anggaran negara, tetapi pelaksanaannya dinilai perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi operasional antarwilayah.
Biaya operasional merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan layanan MBG karena tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan baku utama. Dalam batas biaya tersebut, pengelola dapur juga perlu memperhitungkan kebutuhan logistik, pengemasan, utilitas, dan tenaga kerja. Ketika seluruh komponen itu harus ditutup dengan alokasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat, ruang pengelolaan biaya bagi dapur kecil menjadi lebih sempit.
Skala Usaha Menentukan Kemampuan Menekan Biaya
Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menyatakan batas biaya operasional tersebut masih mungkin dikelola oleh dapur berskala besar yang berada di kota-kota besar. Dapur dengan volume layanan yang lebih besar dinilai memiliki kesempatan lebih luas untuk melakukan pengetatan operasional, terutama apabila ditopang rantai pasok yang efisien.
"Bagi dapur dengan skala besar (economies of scale) di kota-kota besar dengan rantai pasok yang efisien, angka tersebut mungkin dapat dikelola melalui pengetatan operasional. Sebaliknya, bagi dapur dengan kapasitas menengah-kecil atau yang beroperasi di luar wilayah aglomerasi utama, angka tersebut sangat ketat dan menantang untuk menutupi komponen biaya riil di luar bahan baku utama," ujar Abdul saat dihubungi, Kamis (5/11).
Pernyataan itu menegaskan adanya perbedaan kemampuan antarpenyelenggara MBG dalam menyerap beban biaya. Dapur besar dapat memiliki pengelolaan operasional yang lebih terukur karena kebutuhan layanan dan pasokan berada dalam skala yang lebih luas. Sebaliknya, dapur dengan kapasitas lebih kecil menghadapi tantangan ketika biaya pendukung harus dibagi ke jumlah penerima manfaat yang lebih terbatas.
Biaya di Luar Bahan Baku Menjadi Sorotan
APPMBGI menyoroti bahwa pembatasan Rp3.000 tidak hanya menyangkut satu jenis pengeluaran. Angka tersebut mencakup logistik untuk mendukung distribusi, pengemasan makanan, utilitas dalam kegiatan dapur, hingga tenaga kerja. Karena itu, kecukupan biaya operasional tidak dapat dipisahkan dari kondisi rantai pasok dan lokasi dapur.
Dalam konteks penyelenggaraan MBG, efisiensi anggaran tetap menjadi tujuan penting agar program dapat berjalan secara terukur. Namun, efisiensi tidak semata-mata diukur dari keseragaman batas biaya. Pengelola dapur perlu menjaga agar berbagai kebutuhan operasional tetap dapat dipenuhi dalam batas alokasi yang tersedia. Jika komponen di luar bahan baku utama sulit tertutup, tekanan pengelolaan akan lebih besar pada dapur yang tidak memiliki skala ekonomi memadai.
Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa biaya operasional memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan kerja SPPG. Bagi pengelola, kepastian kecukupan biaya diperlukan untuk menyusun kegiatan dapur, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, serta menjalankan proses pengemasan dan logistik secara konsisten.
Evaluasi Wilayah Dinilai Perlu Dipertimbangkan
Menurut Abdul, kebijakan batas biaya yang berlaku sama di seluruh Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan realitas operasional di lapangan. Perbedaan kapasitas dapur dan lokasi kerja membuat tantangan biaya tidak selalu seragam antara satu wilayah dan wilayah lain.
"Jika dilihat dari realitas di lapangan, kebijakan ini masih dinilai sebagian anggota belum sepenuhnya realistis jika diberlakukan secara pukul rata (one-size-fits-all) di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Ke depan, masukan dari APPMBGI menempatkan evaluasi biaya operasional sebagai bagian penting dari pelaksanaan MBG. Kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan skala usaha, efisiensi rantai pasok, dan kondisi wilayah dapat membantu memastikan tujuan penghematan anggaran berjalan beriringan dengan kemampuan dapur memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian, keberlanjutan layanan MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada kecukupan biaya untuk menjalankan seluruh proses di dapur.
Baca Juga
Sumber asli: ""Makan Bergizi Gratis" Indonesia" - Google Berita
Komentar