Rencana pemerintah menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan melalui Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (Kopdes) memunculkan perhatian dar
Rencana pemerintah menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan melalui Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (Kopdes) memunculkan perhatian dari kalangan ekonom. Gagasan ini dipandang dapat memperluas peran koperasi dalam aktivitas ekonomi desa, khususnya melalui layanan keuangan yang menyentuh kebutuhan rutin masyarakat. Namun, perubahan jalur pembayaran pendapatan ASN dan pensiunan juga membawa tuntutan besar terhadap kesiapan kelembagaan, keamanan transaksi, serta kepastian waktu dan nilai pembayaran.
Selama ini, pembayaran gaji ASN dan pensiunan dilakukan melalui sistem perbankan yang telah memiliki infrastruktur serta mekanisme penyaluran yang relatif mapan. Karena itu, peralihan ke skema baru perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk mengenai tujuan, manfaat, dan urgensinya. Kebijakan tidak cukup dinilai dari ambisi memperkuat koperasi, melainkan juga dari kemampuannya menjaga hak penerima pembayaran yang bergantung pada pendapatan rutin tersebut.
Hak Penerima Harus Menjadi Prioritas
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Amirullah Setya Hardi, Ph.D., menekankan bahwa perlindungan terhadap hak penerima gaji merupakan aspek paling mendasar dalam rencana tersebut. Pemerintah, menurutnya, wajib memastikan nominal yang diterima tidak berkurang dan pembayaran tetap dilakukan sesuai jadwal.
Penegasan ini penting karena gaji ASN dan dana pensiun berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup penerima dan keluarganya. Perubahan mekanisme pembayaran tidak boleh menciptakan persoalan baru, baik berupa keterlambatan, kesalahan transaksi, maupun ketidakpastian akses terhadap dana yang seharusnya diterima.
“Perlu dipastikan bahwa skema ini tidak mengurangi dari sisi jumlah dan tidak mengalami keterlambatan dari sisi waktu. Kalau setelah itu muncul manfaat-manfaat lain, tentu silakan saja,” ujarnya, Selasa (3/11).
Pernyataan tersebut menempatkan manfaat tambahan bagi koperasi sebagai konsekuensi yang dapat dibangun setelah layanan inti terbukti berjalan baik. Dalam konteks kebijakan publik, ketepatan nominal dan waktu bukan sekadar ukuran teknis, melainkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyaluran yang digunakan pemerintah.
Infrastruktur dan Tata Kelola Kopdes
Amirullah menilai pemberian tanggung jawab lebih besar kepada Kopdes harus diikuti oleh infrastruktur yang memadai. Koperasi memerlukan sistem transaksi yang andal, perlindungan keamanan keuangan, serta kapasitas kelembagaan untuk menjalankan layanan pembayaran secara profesional. Kebutuhan tersebut menjadi krusial karena penyaluran gaji bukan transaksi sesekali, melainkan layanan rutin yang menuntut konsistensi.
Pemerintah juga diingatkan agar tidak terburu-buru mengubah mekanisme yang telah berjalan tanpa kajian menyeluruh. Koordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung efektif. Keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk menyelaraskan kesiapan kelembagaan koperasi dengan standar pengelolaan layanan keuangan.
Dari sisi ekonomi desa, keterlibatan Kopdes berpotensi memperluas fungsi koperasi dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Namun, potensi itu hanya akan bernilai apabila koperasi mampu memberikan layanan yang aman dan dapat dipercaya. Tanpa standar operasional dan pengawasan yang kuat, perluasan peran justru dapat menimbulkan risiko bagi penerima gaji maupun reputasi kelembagaan koperasi.
Tiga Risiko dan Pentingnya Uji Coba
Pakar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E., turut menyoroti kesiapan kelembagaan, tata kelola, dan literasi keuangan koperasi desa. Menurut Evi, aspek-aspek tersebut masih perlu diuji sebelum koperasi diberi tanggung jawab mengelola pembayaran gaji ASN dan pensiunan.
Ia menilai penyaluran gaji bukan sekadar aktivitas transaksi keuangan biasa. Layanan ini menyangkut pendapatan rutin masyarakat sehingga membutuhkan jaminan keamanan, kepastian pembayaran, dan kepercayaan penerima. Evi mengidentifikasi tiga risiko utama yang perlu diantisipasi pemerintah, yakni risiko operasional dan keamanan transaksi, persoalan tata kelola serta potensi konflik kepentingan, serta risiko lain yang perlu ditangani secara menyeluruh dalam desain kebijakan.
Untuk membatasi risiko tersebut, Amirullah mendorong pemerintah memulai kebijakan melalui proyek percontohan atau pilot project. Tahap uji coba memungkinkan berbagai masalah diidentifikasi dan diperbaiki sebelum skema diterapkan lebih luas. Pendekatan bertahap juga memberi ruang untuk menilai apakah Kopdes benar-benar siap memenuhi tuntutan layanan pembayaran rutin.
Pada akhirnya, rencana penyaluran gaji ASN dan pensiunan melalui Kopdes harus diukur dari kemampuannya melindungi penerima pembayaran. Penguatan koperasi dapat menjadi tujuan penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian nominal pendapatan masyarakat. Kajian matang, koordinasi lintas lembaga, serta uji coba yang terukur menjadi syarat penting sebelum kebijakan dijalankan dalam skala besar.
Baca Juga
Sumber asli: "Kopdes OR "Koperasi Desa Merah Putih"" - Google Berita
Komentar